A.
PERIODE SEBELUM TAHUN 1945
1. Indisce social democratisce vereniging sebagai Embrio
dari Partai Komunis di Indonesia
Pada tahun 1913, menjelang Perang Dunia I,
seorang aktivis politik yang berhaluan Marxis berkebangsaan Belanda bernama
H.J.F.M. Sneevliet tiba di Hindia Belanda dari negeri Belanda merupakan
pemimpin dari organisasi buruh angkutan dan anggota Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP) di Belanda.
Dikemudian ari Sneevliet berasil menanamkan pengaruhnya kedalam organisasi Vereniging van Spooren Tramsweg Personeel(VSTP)
membawa VSTP keara aktivitas-aktivias yang radikal atau sebagai media
penyebarluasan Marxisme di Hindia Belanda. Pada tahun 1914 bersama J.A.
Brandsteder, H.W. Dekker, dan P. Bergsma mendiriksn organisasi Marxis yang
pertama di Asia Tenggara, dengan sebutan Indische
Sociaal Democratische Vereniging (ISDV). Setahun kemudian mereka
menerbitkan majalah Het Vrije Woord (suara kebebasan) di
Surabaya sebagai media propaganda Marxisme¸ISDV juga menerbitkan surat kabar
Soeara Mardika dan kemudian Speara Rakjat namun pada saat itu belum dianggap
sebagai ancaman terhadap kelangsungan pemerintah.
2. Infiltrasi
komunis ke dalam Sarekat Islam, melalui Taktik Keanggotaan Rangkap
Untuk melaksanakan penyebaran ajaran Marxisme di
Hindia Belanda Sneevliet memasukkan anggota ISDV menjadi anggota SI begitupun
sebaliknya. menyebabkan SI terpecah menjadi dua yaitu SI Putih dan SI merah,
adapula SI merah yang menganut paam Marxisme. Pada tahun 1917 golongan komunis
berhasil melaksanakan revolusi di Rusia dan dimanfaatkan oleh Sneevliet yang
dengan terang-terangan menerukan agar penganut Marxisme di Indonesia mengikuti
Rusia.ISDV banyak melakukan pengahasutan kepada serdadu-serdadu dan pelaut
untuk berdemonstrasi kepada polisi. ISDV mendorong tokoh-tokoh nasionalisme
untuk menuntuk pemerintah Hindia-Belanda menggantikan Volksraad dengan Parlemen
raakyat. Pada taun 1918-1923 Pemerintah Hindia-Belanda mengusir Sneevliet dan
kelompok radikal lainnya dari HIndia-Belanda.
3. Munculnya
Perserikatan Komunis di Hindia Belanda sebagai Bagian dari Jaringan Komunis
Internasional
semaoen dan Darsono yang menjadi kader komunis
muncul sebagai pimpinan ISDV, dalam kongres ISDV VII pada tanggal 23 Mei 1920 di kantor SI di
Semarang diusulkan oleh Baars agar ISDV diubah menjadi perserikatan komunis di
Hindia Belanda sebagai bagian dari jaringan Komunis Internasional (Komintern).
Perserikatan komunis di HIndia Belanda dengan
ketua: Semaoen,
wakil ketua :Darsono,
sekretaris :P.Bergsma,
Bendahara: H.W. Dekker
Urusan keanggotaan: Baars
Kongres kedua perserikatan komunis Hindia Belanda diputuskan untuk
bersaing melawan SI sebagai organisasi politik yang haluannya berbeda. Pada
tahun 1923 terjadinya pengusiran toko-tokoh pemimpin perserikatan Komunis di
Hindia Belanda maka terjadilah kemerosotan kepemimpinan karena kurangnya
tenaga-tenaga inti sehingga berakibat timbulnya tindakan-tindakan sendiri
berupa aksi terror tanpa adanya intruksi dari pemimpin. Kongres PKI pada bulan
Desember 1924 di kota gede, Yogyakarta mengambil keputusan untuk melebur sarekat
rakyat ke dalam PKI.
4.
Pergolakan Rakyat Tahun 1926-1927
Dengan penggabungan antara SI dan PKI berhasil mencetuskan beberapa
pergolakan rakyat di beberapa tempat. Dengan adanya pergolakan tersebut banyak
tokoh-tokoh komunis dan nasionalisme yang ditangkap dan dipenjarakan,bahkan
dibuang di Tanah Merah, Irian Jaya.
5. PERIODE
PROKLAMASI DAN PERANG KEMERDEKAAN, TAHUN 1945-1949
1.
Absennya PKI dalam persiapan
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan
Sejak gagalnya pergolakkan rakyat melawan pemerintah Hindia Belanda dalam
tahun 1926-1927 kegiatan PKI tidak muncul kembali. 1942 seorang tokoh komunis
menyusup kedalam Gerindo sebagai anggota resmi namun tertangkap Jepang dan
diselamatkan atas permintaan Ir. Soekarno dan Moh. Hatta sampai tercetusnya
kemerdekaan Indonesia tidak adanya tokoh komunis dalam BPUPKI dan PPKI maupun
aktivitas lain.
2.
Pemberontakan Lokal PKI terhadap Pemerintah Republik
Indonesia
a.
Peristiwa Tiga Daerah Di
Jawa Tenga, Pada Bulan Desember 1945
b.
Pemberontakan PKI Di Madiun,
Pada Bulan September 1948
6.
PERIODE DEMOKRASI LIBERAL DAN
DEMOKRASI TERPIMPIN, TAHUN 1950-1965
1.
PKI pada Masa Demokrasi Liberal, tahun 1950-1959
PKI berhasil mengadakan aliansi dengan Partai Nasional Indonesi(PNI) dan
memberikan dukungan penuh dengan imbalan menghapus kecurigaan dan sikap anti
PKI. Pada pemilihan Umum tahun 1955 PKI
berhasil mengumpulkan 6 juta suara pemilih namun tidak mampu meduduki kursi
dalam kabinet. Kemenangan PKI dicapai pada tahun 1955,atas kemenangan itu PKI
kembali untuk mewujudkan tujuan politiknya yakni membentuk Negara dan
masyarakat komunis. Untuk mencapai tujuan politik tersebut PKI menanamkan
beberapa pengaruhnya terhadap kehidupan bernegara, adapun pengaruhnya sebagai
berikut :
a.
Dibidang ideology, PKI
berusaha mengganti sila pertama dari pancasila yakni “Ketuhanan Yang Maha Esa”
menjadi “Kemerdekaan Beragama”
b.
Dibidang Politik dan
militer, Membentuk strategi politik yang mereka sebut Metode Kombinasi Tiga
Bentuk Perjuangan(MKTBP) sala satu sasarannya adalah menanamkan paham komunis di
kalangan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
2. PKI Pada
Masa Demokrasi Terpimpin Tahun 1959-1965
Kegagalan menyusun UUDS menyebabkan terbentuknya GBNH yang diketuai oleh
D.N. Aidit, ketua CC PKI. Dan menjadikan Front Nasional sebagai alat politik
PKI. Untuk memperolah perimbangan kekuatan PKI melakukan “ofensif manipolis”
dan ditingkatkan menjadi” ofensif revolusioner”yang ditunjukkan kepada semua
kekuatan sosial yang tidak mereka senangi. Untuk beberapa kali D.N. Aidit
dipanggil oleh Panitia Tiga Menteri dari hasil penyelidikan dapat disimpulkan bahwa PKI mempunyai tujuan
lain baik politik maupun ideologis. Sekedar untuk meningkatkan eksistensinya
PKI menyatakan menerima UUD 1945 dan pancasila namun dalam perkembangannya PKI
menganggap pancasila hanya sebagai alat pemersatu.
Tahun 1964 intensitas ofensif revolusioner PKI semakin ditingkatkan,
selama taun 1964 dicatat sejumlah aksi yang dilakukan PKI :
a.
Gerakan riset di kecamatan-kecamatan
untuk memastikan kekuatan apa ang ole PKI sebut petani miskin
b.
Aksi yang menuntut penyitaan
milik Inggris dan Amerika Serikat.
c.
Aksi menuntut retooling,
tuntutan penggantian pejabat yang anti PKI dan aksi tunjuk hidung
d.
Pengindonesiaan Marxisme
e.
Aksi terror diberbagai
daerah
7. LANGKAH-LANGKAH YANG DIJALANKAN OLEH PKI
1.
Akso subversi tahun
1954-1965
2.
Metode Kombinasi Tiga Bentuk
Perjuangan tahun 1954
3.
Manipulasi PKI terhadap
pidato-pidato Presiden Soekarno tahun 1960-1965
4.
Pembentukan biro khusus PKI,
tahun 1964
5.
Penyusupan PKI dalam jajaran
ABRI
6.
Penyusupan PKI kedalam
aparur Negara
7.
Penyusupan ke dalam partai
politik dan organisasi masa
8.
Tuntutan PKI untuk membentuk
dan mempersenjatai angkatan V
BAB III
PERSIAPAN PEREBUTAN
KEKUASAAN/PEMBERONTAKAN PARTAI KOMUNIS MELALUI GERAKKAN 30 SEPTEMBER
A.
PKI MELAKSANAKAN PENINGKATAN SITUASI OFENSIF
REVOLUSIONER
Beberapa
hal-hal dalam tahap ofensif :
1.
Sabotase,aksi sepihak, dan
terror
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan :
a.
Tindakan sabotase terhadap
transportasi umum KAI oleh serikat buruh kereta api
b.
Aksi sepihak BTI(barisan
tani Indonesia)
Aksi masa dan aksi sepihak secara sistematis dan terencana sebagai
berikut :
·
Aksi massa BTI di Jawa
Tengah(26 maret 1964)
·
Aksi massa BTI di Jawa Barat(15-16
oktober 1964)
·
Aksi massa BTI Di Jawa Timur
(15 januari 1965)
·
Aksi sepihak BTI di Sumatra
Utara(14 mei 1965)
c.
Aksi-aksi Teror
·
Peristiwa Kanigoro Kediri(13
Januari 1965)
·
Perusakan Kantor Gubernur
Jawa Timur(27 september 1965)
·
Aksi Massa dan Demonstrasi
Anti Amerika(28 februari 1965)
·
Aksi pengganyangan terhadap
manifest kebudayaan PKI
2.
Agitasi dan Propaganda
Berbagai
agatasi dan propaganda yang bertujuan membangkitkan situasi ofensif
revolusioner,antara lain:
a.
Pernyatan ketua CC PKI D.N.
Aidit
·
Mengomandokan supaya
memperhebat ofensif revolusioner di segala bidang
·
Manipol harus dibela dengan
senjata, manipol tidak dibela dengan tangan kosong oleh karena itu latian
militer penting untuk orang-orang revolusioner manipolis
·
Pemasangan poster,slogan
tertulis pada saat berlangsungnya peringatan HUT PKI Ke-45
·
Politburo CC PKI
mengeluarkan seruan tentang pelancaran ofensif revolusioner
b.
Pernyataan Moh. Munir
didepan massa Sarbupri tanggal 26 september 1965
c.
Pernyataan Dr. soebandrio
Menlu/kepala BPI?Waperdam I di depan Kongres Sarbupri awal September 1965
d.
Pernyataan Wakil Sekjen
Pengurus Besar Front Nasional Amir Anwar Sanusi dihadapan para sukarelawan BNI
e.
Koran PKI, Harian Rakjat dengan penuh ancaman
menulis tajuknya tanggal 30 September 1965
B.
AKSI FITNAH TERHADAP PIMPINAN ANGKATAN DARAT TAHUN
1965
a.
Isu “Dewan Jendral” mei 1965
Lingkup pengembangan isu”Dewan Jendral” adalah sebagai berikut :
·
Penyebaran isu tentang
adanya “Dewan Jendral” dalam tubuh TNI-AD yang bertujuan agar menciptakan kesan
bahwa TNI-AD merupakan kekuatan yang bersifat”kanan”(pendukung Nekolim) dan
anti PKI
·
Menghilangakn kepercayaan
terhadap TNI-AD dan mengadu domba antara
TNI-AD dan Presiden Soekarno
·
Menyebar luaskan kesan bahwa
TNI-AD telah menghianati perjuangan rakyat Indonesia
·
Menciptakan Isu Kabinet
Dewan Jendral
·
Dalam rangka meniapkan
Gerakan 30 September, biro khusus secara Intensif menggarap anggota ABRI yang
telah dilatihnya
b.
Isu “Dokumen Gilchrist”
C.
KEPUTUSAN CC PKI UNTUK MELANCARKAN GERAKAN PEREBUTAN
KEKUASAAN
a.
Pelatian Kemiliteran PKI di
Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta Bulan Juli-September 1965
b.
Rapat dan Diskusi Politbiro
CC PKI, Bulan Agustus 1965
BAB IV
PELAKSANAAN AKSI PEREBUTAN KEKUASAAN/PEMBERONTAKAN PKI
A.
AKSI BERSENJATA GERAKAN 30 SEPTEMBER PADA AWAL OKTOBER
1965
1.
TINGKAT PUSAT DAN JAKARTA
a.
Pembagian Tugas Pasukan Penculik
1)
Pasukan Pasopati bertugas
menculik para jendral pimpinan TNI-AD dan membawanya kelubang buaya
2)
Pasukan Bima Sakti bertugas
menguasai kota Jakarta yang dibagi atas 6 sektor
3)
Pasukan Gatotkaca berfungsi
sebagai pasukan cadangan yang bertugas menampung tawanan hasil penangkapan
serta melaksanakan pembunuhan dan penguburan korban penculikan
2.
DI JAWA BARAT
3.
DI JAWA TENGAH
4.
DI YOGYAKARTA
5.
DI JAWA TIMUR
6.
DI SUMATRA UTARA
7.
DI SUMATRA BARAT’
8.
DI RIAU
9.
DI BALI
10.
DI KALIMANTAN SELATAN
11.
DI NTT
BAB V
PENUMPASAN AKSI GERAKAN 30 SEPTEMBER
A.
TINDAKAN KOMANDO TJADANGAN STRATEGIS ANGKATAN DARAT
Mengkonsolidasikan dan menggerakkan personil Markas Kostrad dan
satuan-satuan lain di Jakarta yang tidak mendukung gerakan 30 september
disertai dengan usaha menginsafkan kesatuan yang digunakan oleh gerakan 30
september .
Penumpasan di Jakarta
Usaha penumpasan G 30 S/PKI sedapat mungkin di
lakukan tanpa bentrokan senjata. Anggota pasukan Batalyon 530/Brawijaya minus 1
Kompi, berhasil di insafkan dari pemberontakan dan berhasil ditarik ke markas
Kostrad di Medan Merdeka Timur. Anggota Batalyon 545/Diponegorosekitar puluk
17.00 di tarik mundur oleh pihak pemberontak ke Lanuma Halim Perdanakusuma.
Sekitar pukul 19.15pasukan RPKAD sudah berhasil menduduki RRI dan Gedung
Telekomunikasi dan mengamkan pemberontakan tanpa bentrokan senjata. Sementara itu
pasukan-pasuka yang lain berhasil pula mengamkan pemberontakan. Setelah
diketahui bahwa pusat pemberontakan di sekitar Lanuma Halim PerdanaKusuma,
langkah selanjutnya adalah membebaskan Pabgkalan Udara Halim. Banyak kejadian
penting terjadi pada penumpasan G 30 S/PKI. Sekalipun peranan PKI makin
terungkap sebagai dalang peristiwa G 30 S/PKI dan demonstrasi menuntut
pembubaran PKI semkain memuncak, namun presiden Soekarno belum menganbil
langkah – langkah ke arah penyelesainan politik daripada masalah G 30 S/PKI
sebagaimana di janjikanya. D.N Aidit dalam pelarianya, tanggal Oktober 1965 mengiri surat kepada Presiden,
yang mengusulkan supaya melarang adanya pernyataan-pernyataan yangbersifat
mengutuk G 30 S serta melarang adanya Tuduh menuduh serta salah menyalahkan,
diharapkan amarah Rakyat terhadap PKI reda, namun aksi-aksi terus berjalan.
Dalam pada itu Papelrada – Papelrada ( Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah )
yakni Kodam, berturut – turut mebekukan PKI dan Ormas-ormasnya.
b. Penumpasan Di Jawa Tengah
Diantara pemberontakan G 30 S/PKI daerah yang paling gawat
keadaannya adalah Jakarta dan Jawa Tengah.
Di
Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta, PKI melakukan pembunuhan terhadap Kolonel
Katamso (Komandan Korem 072/Yogyakarta) dan Letnan Kolonel Sugiyono (Kepala
Staf Korem 072/Yogyakarta). Mereka diculik PKI pada sore hari 1 Oktober 1965.
Kedua perwira ini dibunuh karena secara tegas menolak berhubungan dengan Dewan
Revolusi. Pemberontakan PKI ini juga terjadi di Solo, Salatiga, Klaten,
Boyolali, Semarang dengan menguasai beberapa tempat penting sperti RRI dan
Gedung Telekominikasi.
Jawa tengah merupakan basis PKI yang kuat, oleh karena itu
Aidit memilih Jawa Tengah sebagai tempat pelariannya. Akan tetapi dengan usaha
dari komando ABRI berturut-turut kota yang pernah dikuasai oleh pihak G 30 S/PKI berhasil direbut kembali. Sebelum
tertangkap tanggal 22 November 1965 di Jawa Tengah, D. N Aidit mengeluarkan “Instruksi Tetap”
pada tanggal 10 November 1965 yang ditujukan kepada seluruh CDB PKI seluruh Indonesia.
Setelah dikeluarkan nya Instruksi Tetap Aidit gerakan pengacauan PKI mulai
melemah dan pembubaran serat pembakaran Bendera PKI dialkukan. Entah karena
alasan apa kurang jelas karena Keinsafan atau taktik semata sesuai dengan
Istruksi tetap Aidit. Terbukti PKI masih mendirikan SPR (Sekolah perlawanan Rakyat), KKPR
(Kursus Kilat Perang Rakyat), serta
menyusun Kompro-kompro (Komite Proyek)
sebagai Basis menuju Camback nya PKI. Dengan pembentukan badan-badan diatas
terbukti PKI juga tetap melancarkan usaha pengukuhan kembali. Tetapi penumpasan
PKI di berbagai daerah tetap dilaksakan. Misalnya di Blitar Selatan PKI
menpengaruhi rakyat dengan 3T (tidak
tahu, tidak mengerti, tidak kenal) dan operasi penumpasan ini diberi nama operasi Trisula dilaksakan pada tanggal
3 juli 1965 dan mengimbangi 3T dengan 3M ( Menyerah,
Membantu, atau Mati) penumpasan PKI dan ormas-ormasnya pun terus-menerus
dilakukan.
Penyelesaian Aspek politik
sebagaimana diputuskan dslam sidang kabinet Dwikora 6 Oktober 1965 akan
ditangani langsung oleh presiden Soekarno. Dan aksi penghapusan terhadap Pki
terus meningkat, yang dipelopori oleh KAPPI, KAMI, KAPI, KABI, KASI, KAWI,
KAGI, dan lainnya. Dan kemudian membulatkan kesatuan dalam barisan dan
membentuk Front Prancasila.
Setelah
lahirnya Front Pancasila tuntutan pembubaran PKI terus meningkat. Konflik
politik makin menjurus dan situasi ekonomi semakin memburuk. Lalu tercetuslah
Tri Tuntunan Hati Nurani Rakyat ( Tritura). Pada tanggal 12 Januari 1966
dipelopori oleh KAMI dan KAPPI, kesatuan Front Pancasial ini mendatangi gedung
DPR-GR mengajajukan 3 buah Tuntutan yaitu :
TUNTUTAN PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA
tuntutan yang dikenal Tuntutan Rakyat(TRITURA) yang intinya adalah:
a.
Bubarkan PKI
b.
Bersihkan kabinet dari
unsure G-30-S/PKI
c.
Turunkan harga-harga
B.
SURAT PERINTAH 11 MARET
Adapun isi SUPER SEMAR tersebut antara lain, adala agar Letjen TNI
Soeharto atas nama presiden mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk
menjamin keamanan dan ketertiban serta jalannya pemerintah dan revolusi
Indonesia serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden demi
keutuhan bangsa dan Negara Republik Indonesia dengan mengadakan koordinasi bersama Panglima
Angkatan lainnya.
Pada tanggal 12 Maret 1966 Letjen TNI Soeharto atas nama presiden
/Mendataris MPRS menandatangani Surat Keputusan Presiden/Pangti/Mandataris
MPRS/PBR No. 1/3/1966 yaitu pembubaran PKI dan organisasi yang bernaung dan berlindung dibawahnya serta menyatakan
organisasi terlarang diseluruh NKRI.
BAB VI
KEGIATAN BERSENJATA PKI PASCA GAGALNYA G 30-S/PKI DAN
PENUMPASANNYA
A.
UPAYA PKI MENYELAMATKAN DIRI
D.N. Aidit
berpindah-pindah dari Yogyakarta ke Semarang dan Sala, memberikan perintah
kepada pemimpin PKI setempat untuk menyusun Dewan Revolusi. M.H.Lukman diperintahkan untuk kembali ke Jakarta untuk
melakukan upaa-upaya penyelamatan PKI agar tidak bubar namun berhasil di
bekukan ole Pepelrada jaya, mengadakan
siding CDB ang mendapatkan realisasi hasil keputusan berupa terjadinya
pemogokan di Stasiun Kereta Api Sala Balapan pad a tanggal 19 oktober 1965,
demonstrasi massa PKI yang berusaha menghambat gerakan pasukan RPKAD serta serangan terhadap
masyarakat yang anti G-30-S/PKI.
B.
STRATEGI BARU PKI : KRITIK OTO KRITIK DAN TRIPANJI
Pada bulan September 1966 Sudisman
bersama Rewang dan Oloan Hutapea dibantu Sukatno menggariskan kembali
dasar-dasar perjuangan PKI yang disebut Tripanji Partai Komunis Indonesia yang
dimuat dalam dokumen “Kritik Oto Kritik” sebagai berikut :
1)
Panji pertama, pembangunan
kembali Marxis?Leninis ang bebas dari subjektivisme, revisionism, dan
oportunisme
2)
Panji kedua, PKI harus
didasarkan perjuangan pada perjuangan(Perjuta)
3)
Panji ketiga,PKI harus
menggalang front persatuan nasional ang revolusioner yang terdiri atas
buruh,tani,borjuasi kecil, borjuasi nasional sebagai faktor tambahan
C.
KEGIATAN BERSENJATA PARTAI KOMUNIS INDONESIA SETELAH
GAGALNYA GERAKAN 30 SEPTEMBER
1.
Pemberontakan bersenjata di
Blitar Selatan, Jawa Timur, tahun 1966-1968
2.
Pemberontakan bersenjata di
Jawa Tengah, tahun 1967-1968
D.
PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PELAKU ANGGOTA G-30-S/PKI
Tindakan hukum terhadap PKI,sebagai partai politik yang mendalangi
G-30-S/PKI adalah Keputusan Pemerintah sejak tanggal 12 Maret 1966 untuk
membubarkan PKI. Tindakan pemerintah
kemudian disahkan oleh MPRS berdasarkan TAP MPRS No.XXV?MPRS/1966
Terhadap anggota PKI dan pendukungnya, pemerintah telah menggolongkan
mereka dalam 3 golongan :
1.
Golongan A mereka langsung
yang terlibat dalam pemberontakan
G-30-S/PKI baik pusat maupun daerah, pemerintah memproses melalui siding
pengadilan
2.
Golongan B mereka yang telah
disumpah atau menurut saksi adala anggota PKI atau yang berhubungan, pemerinta
melakukan pemisahan mereka dari masyarakat dengan cara mengumpulkan mereka
dalam satu tempat agar menghindari kemarahan rakyat
3.
Golongan C mereka yang
pernah terlibat dalam PKI Madiun, pemerintah
memberikan bimbingan dan mereka bebas hidup di dalam masyarakat.
Pembubaran PKI dan dilarangnya paham Komunisme/marxisme-Leninisme diseluruh
Indonesia dalam keterangan MPRS No.XXV/MPRS/!966 serta mengembalikan pancasila
sesuai dengan pengertian yang benar
PENUTUP
KESIMPULAN
Seluruh
aksi subversi, upaya kudeta, serta pemberontakan bersenjata PKI dapat berulang
kali terjadi di Indonesia justru oleh karena adanya peluang yang terbuka dalam
pemikiran, sikap, perilaku, serta perbuatan kita sendiri, khususnya oleh karena
lalai terhadap ancaman yang terkandung dalam ajaran
Komunisme/Marxisme-Leninisme dan Gerakan Komunis Internasional.
Majelis
Permusyawaratan Rakyat yang telah menetapkan keputusan konstitusional, melarang
paham Komunisme/Marxisme-Leninisme untuk selama-lamanya, dan Partai Komunis
Indonesia beserta seluruh anak-anak organisasi dibubarkan serta dinyatakan
sebagai organisasi terlarang.
